Advertisement
JOURNALGAMAS.COM | JAKARTA,-
Para kepala desa se-Jawa Barat dan Banten hari ini, Kamis 16 Desember 2021 melakukan aksi unjuk rasa ke gedung istana Jakarta.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan guna menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD). Mereka menuntut Perpres 104 tahun 2021 dibatalkan.
Sesuai laporan informasi yang disampaikan kontributor journalgamas.com, tepat pukul 12.30 wib Ketua DPP APDESI Pusat dan para kordinator APDESi dan para DPC beserta kepala desa yang ikut demo sekarang kini sedang melakukan aksi demo ke gedung istana presiden / patung kuda. Dan rencananya akan dilanjut jalan kaki dari istana ke DPR RI.
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP APDESI, H. Arta Suwarta SH, menyampaikan berbagai tuntutan terkait Pepres 104 tahun 2021 khususnya mengenai kewenangan desa dalam mengatur keuangan desa tanpa di intervensi oleh pemerintah pusat. khususnya tentang penanganan BLT, dalam aksinya Ketua Umum DPP APDESI dan para Korlap memberikan waktu sepuluh menit kepada pihak istana untuk bisa hadir ke tempat yang berdemo atau pihak para APDESI yang datang dan masuk ke gedung istana dengan beberapa perwakilan.
Dalam pantauan di lapangan pihak istana mendatangi para pendemo. Mereka meminta perwakilan dari APDESi untuk masuk ke gedung istana.
Sampai saat ini para pendemo masih menunggu hasil dari pertemuan yang di wakili oleh Ketua Umum dan para DPD APDESI yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada presiden.
Ditempat yang sama, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Linawarman, SH yang kini sedang ikut dalam aksi damai tersebut, pihaknya memberikan tanggapan terkait aksi demo yang dilakukan sekarang.
"Sekarang kita masih menunggu hasil dari Ketua Umum dan perwakilannya yang sedang menyampaikan aspirasi di dalam istana. Dan saya salut atas perjuangan rekan-rekan karena cukup kita rasakan sekarang suasananya sekarang cukup panas. Dan saya berharap dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan sekarang atau adanya negosiasi yang dilakukan oleh ketua umum dengan pemerintahan yang berkuasa segera terealisasi bahwa Perpres 104 tahun 2021 bisa direvisi sebagaimana keinginan kita semua" pungkas Linawarman. (DD)
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan guna menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD). Mereka menuntut Perpres 104 tahun 2021 dibatalkan.
Sesuai laporan informasi yang disampaikan kontributor journalgamas.com, tepat pukul 12.30 wib Ketua DPP APDESI Pusat dan para kordinator APDESi dan para DPC beserta kepala desa yang ikut demo sekarang kini sedang melakukan aksi demo ke gedung istana presiden / patung kuda. Dan rencananya akan dilanjut jalan kaki dari istana ke DPR RI.
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP APDESI, H. Arta Suwarta SH, menyampaikan berbagai tuntutan terkait Pepres 104 tahun 2021 khususnya mengenai kewenangan desa dalam mengatur keuangan desa tanpa di intervensi oleh pemerintah pusat. khususnya tentang penanganan BLT, dalam aksinya Ketua Umum DPP APDESI dan para Korlap memberikan waktu sepuluh menit kepada pihak istana untuk bisa hadir ke tempat yang berdemo atau pihak para APDESI yang datang dan masuk ke gedung istana dengan beberapa perwakilan.
Dalam pantauan di lapangan pihak istana mendatangi para pendemo. Mereka meminta perwakilan dari APDESi untuk masuk ke gedung istana.
Sampai saat ini para pendemo masih menunggu hasil dari pertemuan yang di wakili oleh Ketua Umum dan para DPD APDESI yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada presiden.
Ditempat yang sama, Ketua DPC APDESI Kabupaten Kuningan, Linawarman, SH yang kini sedang ikut dalam aksi damai tersebut, pihaknya memberikan tanggapan terkait aksi demo yang dilakukan sekarang.
"Sekarang kita masih menunggu hasil dari Ketua Umum dan perwakilannya yang sedang menyampaikan aspirasi di dalam istana. Dan saya salut atas perjuangan rekan-rekan karena cukup kita rasakan sekarang suasananya sekarang cukup panas. Dan saya berharap dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan sekarang atau adanya negosiasi yang dilakukan oleh ketua umum dengan pemerintahan yang berkuasa segera terealisasi bahwa Perpres 104 tahun 2021 bisa direvisi sebagaimana keinginan kita semua" pungkas Linawarman. (DD)
