Advertisement
JOURNALGAMAS.COM | KUNINGAN,-
Dinas Sosial Kuningan adakan kegiatan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersama para operator desa di kantor balai Desa Bandorasa Kulon pada Jumat (21/1/2022).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kuningan didampingi Kabid Dayasos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Dr. Deni Hamdani, mengatakan, guna terbangunnya sistem data yang tertib maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan para pihak sehingga penanganan miskin ekstrim di Kuningan bisa terus genjot.
"Mari kita sampaikan mekanisme, bagaimana orang bisa masuk DTKS. Disini perlu adanya musyawarah desa, sehingga orang kalau sudah bermusyawarah bisa saling mengontrol baik kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dalam hal benar tidaknya warga ini layak masuk data DTKS sebagai warga miskin, jangan sampai orang yang mempunyai mobil, mempunyai sawah dan yang lainnya dimasukin ke data DTKS," terang Dr. Deni Hamdani
Ini menjadi suatu penguatan sistem yang dilakukan, oleh karena itu kita akan buat surat edaran kepada desa karena masuk data DTKS ini harus ada data penguatan sistem yang terbangun dari atas sampai ke bawah. Dan ini sebagai salah satu paya kita untuk memudahkan masyarakat yang miskin untuk mendapat pelayanan dari dinsos. Kedepan masyarakat tidak perlu datang ke dinsos cukup datang ke desa.
"Kalau data DTKS ini sudah terdata dengan baik maka program-program akan tepat sasaran, karena di DTKS sendiri data masyarakat-masyarakat miskin akan terbaca. Karena di DTKS ini tidak hanya orang miskin, orang kaya sejahtera juga ada disitu, maka kita akan pilah yang miskin itu cirinya seperti apa dan non miskin juga cirinya seperti apa nanti akan kelihatan di sistem" pungkasnya
Ditambahkan Ence Hadiat. R, Kabid Dayasos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Dinsos Kuningan, hari ini kita ada evaluasi Verval DTKS karena memang perlu dilakukan oleh semua komponen termasuk aparat pemerintahan desa dan operator SIKS-NG ini kami menghimbau dilakukan musyawarah desa selanjutnya verifikasi kelayakan penerima bantuan biar prinsip kita semakin kita sama-sama, tepat sasaran dan bisa terwujud.
"Mumpung ada celah perbaikan data SIKS-NG itu perbaikannya 1 bulan sekali, kalau kemarin 1 tahun sekali bahkan ada 2 tahun sekali, jadi sekarang prodesnya bisa tiap bulan. Maksudnya, tinggal dikembalikan semangat kita, dinamiknya ini ditangkap tidak keseriusan kita untuk memperbaiki data atau menyajikan data yang akurat," ujarnya
Ence pun berharap kepada pemerintahan desa atau operator desa bisa membentuk tim karena dengan membentuk tim ini bisa bekerjasama dengan baik sehingga tidak merasa dibebankan oleh sistem data yang dilakukan oleh satu person.
"Jadi diharapkan adanya pembentukan tim seperti halnya ada pengelolaan data, verifikasi kelapangan, home visit segala macam bahkan musyawarah desa tersebut itu bisa dilakukan. Sehingga operator akan tenang dan tidak akan menjadi Boomerang bagi si operator tersebut karena biasanya yang terjadi dilapangan suka ada tuduhan terhadap si Operator tersebut" pungkasnya. (RIS)
