Advertisement
KUNINGAN | JOURNALGAMAS.COM,-
Sesuai dengan peran fungsi serta pengambilan sumpah jabatan, kinerja para wakil rakyat kini di pertanyakan oleh Aliansi Suara Kuningan Bersatu ( ASKAB).
Munculnya ASKAB sebagaimana gabungan elemen yang terdiri dari berbagai unsur yakni ORMAS, OPK, LSM, Media serta Masyarakat menganggap pihak DPRD Kuningan lemah akan unsur pengawasan dan Controlling dari para Anggota Dewan ( wakil rakyat). Hal tersebut dilihat dari sudut pandang dalam realisasi program pemerintah yang dirasa mandul tak ada pengawasan yang serius dari pihak legislatif. Contoh yang terjadi seperti baru - baru ini banyaknya kasus yang dinilai urgen seperti Tunda Bayar, Pembebasan dan pembangunan jalan lingkar, Mega project PJU dan lain-lainnya itu sangat tidak ada sorotan serius dari pihak dewan sehingga hal tersebut dirasa sangat di sesali oleh pihak ASKAB mengingat tidak Ada exsen dari wakil rakyat untuk menindak lanjuti hal tersebut. Padahal hal tersebut ramai di publikasikan di beberapa media, dan wakil rakyat terkesan menutup mata dan telinganya bahkan dirasa hanya berdiam saja. Ungkap ketua FORWAKU (Forum Wartawan Kuningan), Dodo
"secara kinerja sudah jelas ada komisinya masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsinya dan ini terkesan dibiarkan", sergahnya, Selasa (26/9/2023).
Terkait hal tersebut sudah jelas, bahwa adanya kinerja dewan dalam segi controling/pengawasan dan terkait proses ijin yang tertuang di RT RW/RDTR, pengawasan tentang JLTS, Pengawasan tentang PJU Gate, dan pengawasan tentang Gagal Bayar tersebut butuh adanya tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan dalam hal memberikan laporan dalam hal kinerjanya seperti controling yang telah dilakukan. Sehingga pihak dewan bisa memberikan jawaban kepada masyarakat sebagaimana by data yang direkapnya dalam waktu singkat. Pungkas Dodo Didampingi Idos selaku sekjen OBOR.
(Red)
