Advertisement
KUNINGAN | JOURNALGAMAS.COM,-
Adanya pemotongan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Desa Sampora Kecamatan Cilimus telah tersiar diberbagai lini masa, mulai dari Facebook (FB) hingga muncul di beberapa Media.
Adanya potongan sebesar 100 ribu rupiah terhadap penerima bantuan yang di lakukan oleh pemerintah desa Sampora banyak mendapat kritikan dari kalangan masyarakat , pasalnya PJS kepala desa Sampora berkilah , pemotongan tersebut berdasar keputusan bersama hasil musyawarah dengan lembaga dan penerima bantuan, hal ini demi menjaga kondusifitas masyarakat,sehingga hasil pemotongan tersebut dibagikan kepada penerima yang tidak terdaftar.
" Betul terkait pemotongan BLT itu ada, namun pihak desa tidak pernah menginstruksikan, itu inisiatif kalangan bawah dan hasil musyawarah untuk berbagi, kemudian di bagikan pada orang yang tidak terdaftar dengan tujuan pemerataan " ( di kutif dari media radar Nusantara ).
sementara itu ketua Forum Wartawan Desa dan sekolah Suradi angkat bicara.
"Seharusnya pemerintah desa dalam membuat keputusan harus mengacu pada peraturan menteri sosial, itukan sudah jelas , tidak boleh ada potongan , apapun alasannya tetap tidak dibenarkan, bahkan PJS sebelum melakukan hal tersebut minimal harus berkonsultasi dengan dinas sosial dulu sehingga ada payung hukum, jangan hanya di tingkat bawah, jadi seolah olah peraturan menteri kalah oleh regulasi desa , kalau sudah demikian percuma ada aturan kalau untuk di langgar" tandasnya.
Lebih lanjut, kalau kita asumsikan pemotongan 100 ribu dari 522 KPM akan terakumulasi sangat besar mencapai 52 juta rupiah, harus jelas untuk berapa orang , apakah rata nilainya dengan penerima terdaftar , kemudian yang jadi permasalahan bukan itu saja , tetapi masalah aturan yang menentang aturan diatas, dan kita akan berkirim surat ke kementrian sosial apakah ada aturan BLT BBM boleh dipotong demi kebersamaan.Pungkasnya (RED)
