Advertisement
CIREBON | JOURNALGAMAS.COM,-
Persatuan Wartawan yang tergabung dalam Fast Respon Cirebon Raya Provinsi Jawa Barat bersama Divisi Humas Zeki Mulyadi, menggelar audensi dengan DPRD Kota Cirebon Komisi III dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon serta Inspektorat. Pada. Senin. (27/2/2023).
Sebelumnya PW Fast Respon Cirebon Raya telah berkirim surat ke DPRD Kota Cirebon untuk minta audensi dengan Disdik kota Cirebon, terkait membahas tidak transfarannya penggunaan dana BOS disekolah SD dan SMP, serta maraknya penjualan buku LKS disekolah serta persoalan lainnya yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon.
Hadir dalam acara tersebut ketua komisi III DPRD kota Cirebon Beni dan wakilnya DR.Tresna.
Sementara dari pihak Disdik kota Cirebon Kabid Dikdas Handi Sogiyanti serta Kasi peserta didik Ade Cahyaningsih serta staffnya.Sedangkan dari pihak Inspektorat kota Cirebon sendiri yakni Maman Arcmanuddin dan Irwan Adi Riyanto.
Namun disayangkan diacara audensi tersebut Kadisdik kota Cirebon Kadini tidak hadir.
Didalam audensi tersebut mengemuka sejumlah persoalan yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon, Salah satunya yakni tidak transfarannya penggunaan dan BOS oleh pihak sekolah. Dan masih maraknya penjulan buku LKS disekolah.
Menurut Ketua PW Fast Respon Cirebon Raya, Wahid Suyatno mengatakan, selama ini pihak sekolah tidak terbuka dalam penggunaan dana BOS kepada masyarakat.
"Terbukti hampir semua sekolah mulai SD dan SMP mereka tidak memasang penggunaan BOS secara global di spanduk informasi, sebagai transparansi kepada publik, sehingga hal ini menyulitkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana BOS." Ungkap Wahid.
Hal senada disampaikan Divisi Humas Zeki Mulyadi yang mengatakan, masih banyaknya sekolah yang tidak melakukan perawatan lingkungan sekolah.
Dikatakan Zeki, pihak sekolah membiarkan adanya kerusakan pada pintu dan jendela serta ubin dan genteng yang rusak serta atap yang bocor.
"Padahal anggaran dari BOS kan ada untuk memperbaikinya.Tapi pihak sekolah sepertinya membiarkan dan mereka hanya berharap dapat anggaran besar saja untuk memperbaikinya."Terang Zeki.
Masih kata Zeki, selain persoalan tidak transparannya penggunaan dana BOS, saat ini masih maraknya jual beli buku LKS yang dibebankan kepada siswa oleh pihak sekolah, padahal, kata Zeki, penjualan buku LKS dilingkungan sekolah jelas-jelas dilarang.
"Kami minta pihak Disdik dan juga Inspektorat agar memaksimalkan lagi pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap sekolah."Tegas Divisi Humas ini.
Selain dua permasalahan diatas, Zeki juga minta agar pihak Disdik kota Cirebon, agar memberikan arahanya kepada seluruh komite SD dan SMP.
Apabila melakukan rapat kerja komite terkait dengan adanya perubahan anggaran dan kebutuhan dana dilingkungan sekolah.
"Hasil rapat komite sekolah harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada orang tua siswa. Hal ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan masyarakat". Kata Zeki.
Ia pun meminta agar pihak Inspektorat melakukan investigasi ke seluruh sekolah. Dan tidak melakukan pemeriksaan secara digital dan sistem saja, Sebab menurut Zeki, jika pemeriksaan hanya secara digital dan sistem hal tersebut sangat mudah untuk di utak-atik.
Sementara itu pihak Inspektorat Maman Arcmanuddin sendiri mengakui, investigasi yang dilakukan jika sebelumnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat.
"Kami melakukan investigasi jika kami menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat."Jelas Maman Arcmanuddin.
Sementara menurut Kabid Dikdis Handi Sogiyanto mengatakan, penggunaan dana BOS disekolah dilingkungan Disdik kota Cirebon menurutnya sudah sesuai aturan, terlebih sistem pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan sekolah menurutnya harus melalui sistem Siplah.
"Jika pembelanjaan dibawah Rp.1 juta itu bisa tidak harus ke Siplah. Yang penting bukti pembelian atau pembelanjaannya ada dan jelas ".Ujar Kabid Disdik kota Cirebon ini.
Lebih jelasnya, untuk penjualan buku LKS menurutnya tidak masalah, sepanjang ada kesepakatan antara orangtua siswa dengan komite sekolah. Kata maman.
Sementara menurut Kasi Peserta Didik. Ade Cahyaningsih mengatakan, jika buku LKS ada yang dibiayai oleh BOS daerah dan ada yang tidak.
"Kalau dulu buku LKS ada yang dibiayai dari BOS daerah. Namun sekarang tidak, dan sekolah boleh mengadakan buku LKS sepanjang diperlukan dan dibutuhkan sekolah, oleh karena itu, sekolah perlu branding supaya lebih maju pendidikannya, yang penting tidak ada pemaksaan dari pihak sekolah untuk membeli LKS." Papar perempuan asal kota kembang Bandung ini.
Pihak Disdik sendiri sepakat masukan dari pihak PW Fast Respon dan Divisi Humas. Akan kami jadikan pembelajaran dan pembenahan bagi pihak Disdik kota Cirebon agar lebih baik lagi.
Diakhir audensi, ketua Fast Respon Wahid dan Zeki Mulyadi selaku Divisi Humas keduanya menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran BOS disekolah.
(Ris/Suwardi)
